Tugas Perekonomian Indonesia : Pemerintahan Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla/Maaruf Amin

Sumber : maritimindonesia.com

   Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5 persen. Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01 persen, tahun 2015 turun menjadi 4,87 persen, tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Pada tahun 2017 ekonomi hanya tumbuha 5,07 persen dan menguat pada 2018 sebesar 5,17 persen. Sementara pada tahun 2019, hingga semester I atau 6 bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi periode I, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,06 persen.

       Secara keseluruhan data tersebut, Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi pada level 5 persen merupakan yang terbaik, di tengah ketidakpastian perekonomian global. Pasalnya, dibandingkan dengan negara-negara G-20, pertumbunan ekonomi Indonesia terutama pada tahun 2018 sebesar 5,17 persen, merupakan tiga terbesar setelah India dan Cina.

       Untuk pertama kalinya dalam sejarah, angka kemiskinan mencapai level satu digit, dibarengi dengan angka ketimpangan pendapatan yang terus menurun.Secara statistik, rasio penduduk miskin dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 10,96 persen, tahun 2015 sebesar 11,13 persen, tahun 2016 turun menjadi 10,7 persen, 2017 sebanyak 10,12 persen, tahun 2018 menjadi 9,66 persen.

      Dari sisi pengelolaan ekonomi, selama 5 tahun terakhir tingkat inflasi rendah terjagapada level 3 persen atau yang terendah dalam satu periode pemerintahan sejak era reformasi. Ini menggambarkan bahwa daya beli masyarakat terjaga dan terus tumbuh.

    Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan diikuti dengan inflasi rendah, Pemerintahan Jokowi-JK mampu menumbuhkan 11,21 juta lapangan kerja, dengan angka pengangguran terus menurun atau terendah sejak 20 tahun terakhir.

        Sejak 2015 alokasi subsidi energi dikurangi, dialihkan untuk belanja produktif, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Subsidi tepat sasaran mendorong produktivitas dan pemerataan ekonomi.

       Sedangkan sisi pengelolaan ekonomi makro, pemerintah mengklaim sektor moneter dan keuangan terkendali. Ini tercermin dari cadangan devisa Indonesia tinggi dan aman, setara dengan pembiayaan 7,1 bulan impor.

       Kondisi makro ekonomi dikelola dengan baik dan hati- Khati. Pertumbuhan ekonomi stabil pada kisaran 5% dan terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka pengangguran terus menurun mencapai 5,13%, dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja. Tingkat inflasi pada kisaran 3%, yang menjaga daya beli masyarakat dan memberi ruang bagi dunia usaha. Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan berada pada level satu digit (9,82%). Diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan yang konsisten. Rasio gini pada level 0,389. Pengelolaan keuangan negara dilakukan berhati-hati. Defisit APBN dijaga di bawah 3% dari PDB. Utang Pemerintah dikelola untuk mendukung pembangunan program-program prioritas dan sektor produktif. Bersama otoritas moneter, Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis terutama dalam menjaga nilai tukar rupiah dan mengatasi defisit neraca transaksi berjalan

       Tahun 2018 menjadi titik balik pembangunan ekonomi nasional. Tahun ini, perhatian lebih diberikan kepada pembangunan manusia. Alokasi anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial terus digenjot. Meskipun ekonomi global berada dalam pusaran ketidakpastian perekonomian Indonesia berdiri kokoh. Pertumbuhan ekonomi stabil. Angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan menurun. Harga-harga terkendali. Pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan hati-hati. Koordinasi antara Pemerintah dan otoritas moneter terus terjalin. Stabilitas perekonomian Indonesia menjadi fondasi dari pembangunan lintas sektor. Tak cukup dengan itu, Pemerintah menciptakan insentif bagi pelaku ekonomi, mendorong reformasi di berbagai bidang, membangun sentra ekonomi baru, memperkuat poros maritim nasional, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Langkah-langkah tersebut diambil demi mengungkit daya saing sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa ini: menjadi bangsa pemenang.

   Swasta telah berperan penting dalam pembangunan ekonomi, baik melalui pengembangan dunia usaha maupun kemudahan penciptaan lapangan kerja, di  tingkat regional dan nasional. Dalam perekonomian terbuka, peran swasta tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat antar-negara. Untuk itu, investasi baik domestik maupun asing sangat penting bagi akselerasi pembangunan ekonomi nasional. Investasi adalah sumber pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sehingga harus ditingkatkan terus perannya. Selama empat tahun, Pemerintah membenahi berbagai tantangan dan hambatan perizinan untuk memudahkan investasi. Langkah tersebut mencakup perbaikan dan penyederhanaan regulasi hingga penerapan Online Single Submission (OSS). Langkah-pemerintah ini berdampak pada peningkatan komitmen dan nilai investasi. Selain itu juga pengakuan internasional atas kemudahan berusaha dan kelayakan berinvestasi di Indonesia.

       Sumber ekonomi baru bisa berbentuk sektor ekonomi berbasis aktivitas kreatif-inovatif maupun wilayah tertentu yang mempunyai keunggulan komparatif karena faktor sumber daya bawaan  (endowment) yang dimililkinya. Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang kreatif-inovatif dilakukan melalui berbagai terobosan. Perkembangan teknologi berperan penting di sini. Sedangkan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu dilakukan berdasarkan potensi wilayah yang mempunyai keunggulan komparatif, sehingga bisa menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui proses aglomerasi dan memberikan efek perambatan (spillovers) ke wilayah di sekitarnya. Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Sektor pariwisata dan perdagangan adalah salah satu contohnya. Sama-sama membutuhkan pengembangan wilayah dan dukungan teknologi serta aktivitas yang kreatif.

     Langkah awal penguatan ekonomi maritim dilakukan  dari penegakan hukum untuk menjaga kedaulatanlaut agar memberikan nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Langkah selanjutnya adalah pembangunan konektivitas melalui pembangunan tol laut guna menekankan disparitas harga dan meningkatkan daya saing bangsa, serta menyempurnakan berbagai prasyarat penting untuk menciptakan tata kelola laut, termasuk di antaranya tata ruang laut. Tak kalah penting dari itu adalah pengembangan budaya maritim di Indonesia. Budaya ini dapat dibentuk melalui pendidikan, khususnya kurikulum kemaritiman. Beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sudah dilakukan, antara lain: penyiapan sumber daya manusia nelayan dan pendirian Bank Mikro Nelayan untuk mengembangkan aspek kewirausahaan nelayan.

      Berbagai proyek infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah menjadi penanda penting komitmenPemerintah untuk terus memacu daya saing dan ,produktivitas. Tentu saja butuh waktu tidak singkat untuk menyelesaikan berbagai proyek fisik semacam ini. Namun dampak berantainya bagi kesejahteraan rakyat pun diharapkan bisa lebih berkesinambungan. Secara khusus, Pemerintah memberikan perhatian bagi daerah-daerah tertinggal melalui pendekatan pembangunan wilayah. Berbagai program yang dilakukan di sana diharapkan dapat menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pada akhirnya. Perhatian juga diberikan untuk pembangunan di berbagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga kita. Pembangunan di wilayah perbatasan selain akan memperkokoh kedaulatan negara, pada saat yang sama juga dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi lokal.

       Penyelenggaraan Pilkada serentak sejak tahun 2015  yang selalu berjalan damai dengan tingkat partisipasi yang meningkat dan berkurangnya sengketa menunjukkan bahwa praktik demokrasi semakin dewasa. Hal ini menjadi salah satu faktor utama untuk stabilitas politik di dalam negeri. Kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi internasional memiliki kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas dalam negeri. Terpilihnya Indonesia mejadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan 2019-2020 mewakili Asia-Pasifik, dan keaktifan Indonesia dalam mempromosikan perdamaian telah ikut menciptakan stabilitas politik dan keamanan.

     Pemerintah telah berkomitmen untuk melanjitkan visi indonesia  sentris yang dilaksanakan di Papua secara berkelanjutan. Percepatan pembangunan berfokus pada konektivitas antarwilayah yang masih terisolasi sehingga mempermudah distribusi dan menekan harga bahan pokok, sehingga meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan infrastruktur mulai mengarah pada aksesibilitas dari maupun keluar pulau. Terlihat dari pembangunan 2 bandara baru, peningkatan kualitas 5 bandara lama, dan perbaikan akses pelabuhan. Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah juga sudah sampai pada tahapan pemberdayaan dan mendukung kemandirian di tiap daerah. Upaya ini ditunjukkan melalui program pembangunan bagi penguatan fondasi ekonomi daerah dan perbaikan sistem pertanian.

       Meskipun berbagai indikator ekonomi mengalami pertumbuhan, namun daya sisi daya saing global Indonesia turun dari posisi 45 pada 2018, menjadi posisi 50 pada 2019. Demikian juga dengan realisasi investasi. Pada tahun 2015 hingga 2018 inventasi terus mengalami peningkatan, namun memasuki tahun 2019 diproyeksikan terjadi penurunan realisasi investasi khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).

      Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebutkan daya saing menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan dalam pemerintahan baru Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. "Daya saing dan produktivitas di pasar internasional hasilnya masih belum cukup terlihat," ujar Andri.

       Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut regulasi yang rumit menjadi salah satu penyebab daya saing Indonesia menurun, namun kualitas sumber daya manusia (SDM) juga berkontribusi terhadap penurunan daya saing.Tenaga kerja dari sejumlah negara di Asia Tenggara banyak bekerja di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah penyerapan tenaga kerja di SMK dan vokasi belum optimal.

       Selain dari sisi sumber daya manusia, yang juga perlu dilakukan adalah membuat perencanaan yang matang khususnya dalam mewujudkan regulasi yang sederhana dan fleksibel. Terbukti, dampak perang dagang dengan Amerika Serikat, Cina merelokasi sekitar 30 perusahaan ke Asia Tenggara, namun yang dipilih bukan Indonesia, tetapi Vietnam.

SUMBER: 

https://republika.co.id/berita/pzmiaw370/lima-tahun-jokowijk-pencapaian-dan-tantangan-tim-ekonomi

https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Laporan-4-Tahun-Jokowi-JK.

Ksp.go.id